JAKARTA, REQnews - Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja atau omnibus law yang digodok pemerintah disebut-sebut lebih mementingkan kepentingan investor asing ketimbang kepentingan rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto setelah banyak masukan yang diterima partainya.
Untuk itu, PDIP berkomitmen menyerap aspirasi yang disuarakan oleh organisasi buruh, para akademisi, praktisi hukum dan pihak lain yang bersikap kritis terhadap RUU Cipta Kerja. "Partai menangkap aspirasi, adanya tuduhan kepentingan buruh, kepentingan rakyat dikalahkan demi karpet merah investasi asing," ujar Hasto di Jakarta, Minggu 8 Maret 2020.
Diakuinya, PDIP melihat positif niat baik Presiden Jokowi di dalam merancang kebijakan legislasi terintegrasi untuk cipta kerja. Namun, dialog dengan mereka yang kritis tetap harus dilakukan. Sebab, aspirasi rakyat sangatlah penting.
Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini, PDIP dalam posisi memberikan dukungan selama rencana peraturan ini memiliki perspektif ideologis yang mengedepankan kedaulatan ekonomi negara. Sebabnya, pembahasan RUU itu jangan menjadi ajang bagi liberalisasi perekonomian yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
"Keadilan dalam bidang perekonomian bersifat wajib."
Untuk itu, kata Hasto, PDIP akan membentuk tim khusus untuk menjabarkan seluruh konsepsi partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang memuat bagaimana sikap partai terhadap setiap materi muatan yang terkandung dalam RUU Cipta Kerja. &ldquo;PDIP memiliki tanggung jawab ideologis agar seluruh desain undang-undang harus mengabdi pada tujuan bernegara," ujar dia.

PDIP: Omnibus Law Lebih Pentingkan Investor Asing Ketimbang Rakyat

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi