JAKARTA, REQNews - Menlu RI Retno Marsudi pada UN Forum on Palestine, di Markas Besar PBB, New York, 4 April 2019 mengemukakan bahwa perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina sedang berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Retno, menghimbau semua negara harus menentang hal ini.  "Selain penghancuran rumah dan pengusiran penduduk Palestina, Israel melakukan berbagai tekanan politik, ekonomi dan sosial terhadap Palestina, termasuk menyita penerimaan pajak Palestina, yang merupakan porsi besar dari pendapatan Palestina. Kekerasan otoritas dan para pendatang (settlers) Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa," ujar Menlu RI, seperti diberitakan kemlu, Jumat (5/4/2019).  Menlu RI menekankan kembali bahwa Palestina adalah prioritas Indonesia. Tahun ini Indonesia telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB (UNRWA) serta meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina. Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina saat Presidensi di DK PBB bulan Mei 2019.  Menlu RI menyerukan agar komunitas internasional meneruskan bantuan kemanusiaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palestina. Menlu RI juga menyampaikan pesan agar negara-negara anggota PBB tidak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem serta menghormati berbagai resolusi DK PBB terkait penyelesaian isu Palestina.  Selain itu, Menlu RI menyerukan kembali harapan diterimanya Palestina sebagai anggota penuh PBB. "Saat ini, Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. Merupakan tanggungjawab komunitas internasional untuk mengangkat posisi Palestina dan melindungi hak-hak rakyat Palestina."  Riyad Mansour, Permanent Observer Palestina untuk PBB, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan masyarakat Indonesia. "Indonesia adalah sahabat baik Palestina.. terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB."  Penyelenggaraan UN Forum on Palestine menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota PBB, LSM internasional, organisasi internasional dan akademisi. Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, serta Special Rapporteur PBB.  Tema yang diangkat adalah “the threat of de facto annexation”. Dalam konsep hukum internasional, okupasi atau penguasaan wilayah bersifat sementara. Namun yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah (aneksasi) yang dilarang dalam hukum internasional. Berbagai kebijakan Israel, terutama akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaan mereka. (nls)

Menlu Retno: Semua Negara Harus Menentang Aneksasi Palestina

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi