JAKARTA, REQnews - Sejak Pemerintah Indonesia mengumumkan adanya kasus virus corona atau COVID-19 di awal bulan Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan dan kementerian terkait untuk meningkatkan langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global ini.
Sebab menurut Jokowi, sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran corona ini derajatnya bervariasi antar daerah. Sebabnya, dirinya minta kepada seluruh Gubernur dan Bupati serta Walikota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi.
"Kemudian, terus berkonsultansi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam," kata Presiden di Istana Bogor, Minggu 15 Maret 2020.
Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, lanjutnya, jajaran Pemerintah Daerah dibantu jajaran TNI dan POLRI serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam menangani penyebaran dan dampak COVID-19.
Seperti membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Kemudian kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi on-line, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Selanjutnya menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. Meningkatkan pelayanan penge-test-an infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal, dengan memanfaatkan kemampuan Rumah Sakit Daerah, dan bekerja sama dengan Rumah Sakit swasta, serta lembaga riset dan pendidikan tinggi, yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan.
Jokowi pun mengaku sudah perintahkan untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk digunakan secara efektif dan efisien. Pertama, merujuk pada UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan dan menggunakan anggaran secara cepat.
Selain itu, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan peraturan dan pedoman untuk penyediaan anggaran yang diperlukan oleh seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Peraturan ini memberikan landasan hukum agar pihak yang relevan dapat menggunakan anggarannya dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan untuk menangani tantangan penyebaran virus tersebut.

Darurat Corona, Ini Perintah Presiden Jokowi untuk Kepala Daerah se-Indonesia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi