JAKARTA, REQnews - Pengujian Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru terpaksa ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena imbauan untuk melakukan social distancing memerangi virus corona covid-19. Mahkamah itu meniadakan persidangan sebagai usaha mencegah virus yang digambarkan menakutkan tersebut.

Untuk tahap pertama MK akan berhenti bersidang hingga 31 Maret 2020. Setelah itu dievaluasi apakah langkah tersebut perlu diteruskan atau dihentikan.

Pada hari Senin 16 Maret 2020 ini, sidang pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengumumkan tidak dapat dilanjutkan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Sidang ini tidak bisa kita lanjutkan. Akan ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan sambil melihat perkembangan situasi nasional dan internasional," kata Anwar Usman.

Sedianya sidang itu diagendakan mendengar keterangan dua ahli dari pemohon, yakni mantan pimpinan KPK dkk.

Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi juga menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan negatif atau positif virus corona jenis baru atau COVID-19.

Hakim Konstitusi Anwar Usman, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic Foekh akan diperiksa tim dokter Mahkamah Konstitusi yang bekerja sama dengan rumah sakit yang ditunjuk.

Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Anwar Usman mengatakan seluruh persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, baik sidang pleno maupun sidang panel akan ditiadakan.