JAKARTA, REQnews&nbsp;- Soal masukya 49 tenaga kerja asing dari Cina yang menghebohkan belakangan, Komisi III DPR RI akan meminta keterangan Kapolri Jenderal Idham Azis serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.&nbsp;
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PAN Mulfachri Harahap keputusan untuk meminta keterangan dua pejabat tersebut sudah diputuskan dalam rapat internal komisi, Selasa 17 Maret 2020.&nbsp;
&nbsp;
Menurutnya, pemanggilan itu karena ada perbedaan pendapat antara Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam dengan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan.
&nbsp;
Menurut dia, rencana memanggil Kapolri-Menkumham itu akan menjadi agenda pertama Komisi III DPR setelah berakhir masa reses pada 22 Maret 2020.
"Kita semua harus satu bahasa dalam isu COVID-19, jangan main-main dan jangan 'under estimate isu ini," ujarnya.
Sebelumnya, video kedatangan 49 TKA asal Cina di Bandara Haluoleo, Kendari, Sultra menggemparkan masyarakat.
Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam menyebut 49 TKA China yang baru tiba di Bandara Haluoleo itu merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi di Kabupaten Konawe.
Menurut Kapolda Sultra, para TKA tersebut dari Jakarta untuk memperpanjang visa yang telah habis menyusul larangan keluar masuknya TKA.
Sementara itu, pernyataan Kapolda Sultra tersebut dibantah oleh Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan yang menyatakan 49 TKA itu bukan TKA lama.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra melalui press release pada 16 Maret 2020 menyatakan bahwa 49 TKA tersebut adalah TKA baru yang berasal dari Provinsi Henan, China, dan baru tiba di Kendari dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan melakukan transit di Thailand.
&nbsp;

Kapolri Serta Menteri Hukum dan HAM Bakal Dicecar DPR Masuknya TKA Cina

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi