JAKARTA, REQnews -&nbsp;Mahkamah Agung didesak untuk segera memutuskan untuk menunda segala jadwal persidangan di pengadilan, imbas dari mewabahnya corona atau Covid-19 di Indonesia.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyu Wagiman berkata, MA harus tegas dan serius melindungi para hakim, pegawai, lingkungan badan peradilan hingga advokat, jaksa, polisi dan seluruh unsur terkait dari ancaman corona.
&ldquo;Kami minta seluruh persi&shy;dangan dan registrasi perkara baru ditunda hingga keadaan menjadi lebih baik,&rdquo; ujar Wagiman, Jumat 20 Maret 2020 lalu.
Mengani Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020&nbsp;tentang Penyesuaian Sis&shy;tem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pen&shy;cegahan Penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan MA, Wagiman menganggap surat itu tak tegas.
Ada tiga alasan kenapa surat itu disebutnya tak tegas. Pertama, su&shy;rat edaran tersebut bukan me&shy;rupakan keputusan langsung Ketua MA, namun diterbitkan oleh sekretaris mahkamah.
Kedua, terkait dengan persidangan pengadilan, berdasarkan surat edaran tersebut, persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilangsungkan se&shy;suai dengan jadwal persidang&shy;an yang telah ditetapkan.&nbsp;
Ketiga, tambah Wagiman, dengan masih memberikan opsi untuk pelaksanaan per&shy;sidangan di pengadilan di bawahnya maka MA telah tidak mengindahkan imbauan dari Presiden Joko Widodo dalam pencegahan penyebaran Covid-19, secara khusus di lingkungan peng&shy;adilan di bawahnya.
Bahkan, pada beberapa pengadil&shy;an, tidak ada pengecekan suhu tubuh kepada para pengunjung si&shy;dang. Padahal itu adalah hal paling standar yang biasa di&shy;laksanakan petugas-petugas di gedung perkantoran.
Di sisi lain, dalam perkara pidana, ba&shy;gi terdakwa yang ditahan, Pe&shy;laksana Tugas Direktur Jende&shy;ral Pemasyarakatan Kemen&shy;terian Hukum dan HAM telah menerbitkan Instruksi Nomor: PAS-08.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Pencegahan, Pena&shy;nganan, Pengendalian dan Pe&shy;mulihan Covid-19.
Dalam instruksi itu disebut&shy;kan, terhitung sejak 18 Maret 2020, kegiatan pelayanan kun&shy;jungan, penerimaan tahanan baru, dan kegiatan sidang di&shy;tunda sampai batas waktu yang akan diberitahukan.
&ldquo;Namun, menyikapi instruksi ini, bebe&shy;rapa pimpinan satuan kerja menyatakan persidangan yang akan habis masa tahanannya akan tetap dilaksanakan,&rdquo; kata Wagiman.

Mahkamah Agung Didesak Tunda Seluruh Jadwal Sidang di Pengadilan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi