JAKARTA, REQnews - Demi berhasilnya mengatasi pandemi yang merebak sekarang, Pakar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar Fahri Bachmid menganjurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) soal darurat Covid19.
Dengan Perppu itu segala hal yang menghambat pemulihan keadaan akibat wabah ini bisa di atasi, termasuk bagaimana mengendalikan ekonomi yang babak-belur 'dihajar' akan ketakutan virus itu.
Perppu itu menurut Fachri harus mempertimbangkan keadaan bahaya sesuai doktrin proportional necessity dan self-preservation.
Dalam hukum tata negara ada beberapa ancaman keadaan yang berbahaya, seperti bencana alam, kecelakaan yang dahsyat atau semacam wabah penyakit atau pandemi yang menimbulkan kepanikan, ketegangan dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
"Keadaan seperti ini tercakup dalam pengertian keadaan darurat sipil yang dapat disebut sebagai walfare emergencies, maka Presiden dapat menggunakan situasi materil seperti itu untuk menggunakan kewenangan konstitusional eksklusifnya dalam mengatasi keadaan objektif nasional saat ini," ujar Fahri, Senin 23 Maret 2020.
Dia menyarankan, Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatasi beberapa hambatan hukum dan kebijakan strategis dan substansial, baik pada sektor keuangan, fiskal, moneter, maupun pada lapangan administrasi publik lainnya.
Substansinya juga harus memiliki cakupan yang sangat holistik serta teknis, baik pada lapangan penanganan COVID-19, maupun pada aspek ekonomi, fiskal, serta ketatanegaraan.
Semua harus diatur secara cermat dan sistemik, seperti pengaturan harmonisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini penting agar pencegahan penanganan COVID-19 dapat berjalan sistematis.
Termasuk mengatur sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi perintah untuk menjaga jarak atau social distancing demi berhasilnya mengakhiri wabah ini.
Menurut Fahri, Perppu itu juga harus mengatur penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020.
Materi Perppu, perlu memuat pengaturan mengamankan ketersediaan logistik obat, disinfektan, penyanitasi tangan, serta alat-alat kesehatan lainnya.
Selain itu, juga menjamin ketersediaan tenaga medis, sukarelawan, memberikan sanksi hukum bagi semua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang secara sengaja mencegah, merintangi ataupun menggagalkan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Seperti dengan sengaja menimbun dan menguasai alat-alat kesehatan serta mengatur tentang ketersediaan distribusi dan subsidi bahan pokok dari kelangkaan yang disebabkan oleh panic buying," kata Fahri.
Perppu itu juga harus memuat pengaturan mengenai jaminan keleluasaan pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan pengadaan barang dan jasa dalam penanganan wabah COVID-19.
Peraturan itu juga akan mengatur sejauh mana keterlibatan TNI/Polri sebagai organ negara strategis dalam mengatasi pendemi COVID-19 ini.
Perppu itu perlu diterbikan karena jumlah pasien yang positif Covid19 sudah mencapai 579 orang hanya dalam waktu tiga bulan dan 49 orang meninggal dunia. Sementara yang sembuh 30 orang.

Pakar: Presiden Jokowi Harus Keluarkan Perppu Agar Berhasil Atasi Covid19

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi