Kerumunan Gak Dibubarkan Bakal Kena Tiga Pasal KUHP Ini

Rabu, 25 Maret 2020 – 15:33 WIB

Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam

Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam

KENDARI, REQnews - Masa sosialisasi dan persuasi menjalankan maklumat Kapolri untuk mencegah penyebaran Covid19 sudah berakhir. Kini melakukan unjuk rasa saat bencana wabah Covid19 sekarang akan dikenakan tiga pasal sekaligus yaitu 212, 216 dan 218 KUHP dengan sanksi pidana.

"Selama ini kami belum menerapkan pasal 212 KUHP, Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP, namun jika dilakukan pendekatan persuasif dan mengingatkan kepada mereka (pendemo) yang melakukan aksi demonstrasi tidak diindahkan, kami tidak ada alasan bila mereka masih melakukan (demo), maka kami akan menjalankan undang-undang tersebut," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Brigjen Pol Merdisyam, Rabu 25 Maret 2020.

Pasal 212 berbunyi, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Sedangkan pasal 216 mengatur,

"(1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Disamakan dengan pejahat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

Sedangkan, Pasal 218 soal, "Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan se- ngaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Sementara mereka yang tetap tidak mengindahkan peringatan petugas saat diperintah membubarkan diri dari kerumunan akan dipenjara paling lama satu tahun empat bulan.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Pol Idham Azis telah mengeluarkan Maklumat tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19.

Maklumat Kapolri tersebut sudah disebar dan dipastikan masyarakat telah mengetahui, yaitu selama masa bencana nasional yang ditetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, masyarakat dilarang mengadakan pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan kegiatan sejenisnya.

Mardisyam menanggapi kegiatan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sultra pada Senin (23/3) lalu, yang terpaksa dibubarkan karena kegiatan tersebut telah dilarang. Pihak Polda Sultra telah memanggil pelaksana rencana aksi tersebut.