JAKARTA, REQnews - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaporkan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah menyumbang uang gratifikasi untuk Kongres HMI.

Laporan itu disampaikan Wasekjen Farhan bersama Ketua bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI Abdul Aziz Fadirubun.

"Indikasi dana tak jelas masuk ke PB HMI terendus saat agenda silaturahmi HMI di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta beberapa waktu lalu," kata Aziz di Jakarta seperti dikutip Rabu 25 Maret 2020.

Bahlil yang pernah menjabat Bendahara Umum PB HMI tersebut menurut Aziz dalam pidatonya mengaku telah mengeluarkan surat izin kepada sebuah perusahaan yang telah memberi Rp 300 juta untuk penyelenggaran Kongres HMI.

Menurut Aziz itu adalah uang haram, sehingga PB HMI melaporkannya ke KPK sebagai dugaan gratifikasi.

Azis menduga cara gratifikasi semacam itu bukan hanya sekali dilakukan. Sebab Bahlil Lahadalia telah berani menyampaikannya di depan publik sehingga dicurigai sudah sering dilakukan.

Oleh sebab itu, Azis meminta para pengurus KPK menangani laporan itu sehingga diproses dengan jelas, tidak ada tebang pilih.

Azis menegaskan tidak akan menyampaikan hal itu kepada Bahlil, sebab mereka tak akan mau menerima dana tak jelas dari siapa pun untuk organisasi HMI.

"Kami tak akan mendiskusikan ini ke Bahlil. Sebab bagi kami setiap aliran dana tak jelas asal usulnya, maka kami tak akan menerimanya, meskipun dia senior kami," tegas Azis.