Landasan Hukum Sektor Ekonomi di Tengah Serangan Wabah Covid19

Rabu, 25 Maret 2020 – 19:33 WIB

Sri Mulyani. (indonesia.go.id)

Sri Mulyani. (indonesia.go.id)

JAKARTA, REQnews - Menteri Keuangan Sri Mulyani membutuhkan landasan hukum apakah itu perppu atau undang-undang agar APBN yang akan mengalami perubahan karena diarahkan mengatasi wabah Covid19 di Indonesia sekarang.

Akibat perubahan itu, maka seluruh penghitungan baik yang menyangkut sektor makro maupun mikro akan mengalami pergeseran sangat signifikan termasuk nilai tukar rupiah, target penerimaan pajak, target pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.

Dalam kondisi sekarang bisa dipastikan tidak akan berjalan sesuai dengan prediksi, ditambah pemerintah 'dipaksa' melakukan perubahan dalam pos-pos anggaran untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

“Sekarang dibahas bersama DPR bagaimana mekanisme (pelebaran defisit) dalam kondisi mendesak. Ini situasi kegentingan memaksa makanya Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bisa memberikan perppu menyangkut perubahan APBN sendiri. Perppu ataukah UU nanti Presiden yang menentukan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip 25 Maret 2020.

Selain pelebaran defisit APBN, untuk menjalankan stimulus ekonomi jilid 3 yang saat ini tengah dibahas, Sri Mulyani mengaku pemerintah memerlukan landasan hukum baru.

Hal itu bertujuan agar seluruh kebijakan yang diterbitkan masih sesuai dengan koridor APBN dan keuangan negara. Kebijakan yang diambil bersifat jangka pendek yakni 3-6 bulan.