JAKARTA, REQNews - Menerapkan kebijakan jaga jarak (social/physical distancing) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggelar sidang menggunakan sarana konferensi video (vicon) untuk mencegah penularan virus corona (covid-19).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengatakan dalam sidang vicon ini jaksa dan hakim tetap berada di pengadilan, terdakwa tidak perlu hadir di pengadilan cukup di rutan (rumah tahanan) saja.

"Pertama kali digelar Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut) bersama Pengadilan Negeri Jakut dan Rutan Cipinang, Selasa, 24 Maret 2020. Langkah serupa kemudian dilaksanakan kejari lainnnya," ujar Nirwan Nawawi di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020

Ia menyebut sidang vicon ini merupakan terobosan peradilan secara eletronik atau e-court yang telah dikembangkan Mahkamah Agung (MA). Sidang e-court dilaksanakan untuk agenda tuntutan dan putusan yang penahanan terdakwanya tidak bisa dapat diperpanjang.

Pelaksanaan sidang vicon, kata dia, sesuai instruksi Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Lingkungan peradilan harus ikut mencegah penyebaran virus dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing.

Nirwan menyebut sidang vicon selama masa tanggap darurat korona memiliki landasan yuridis. Pihaknya mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) sebagaimana Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 23 Maret 2020.

Jaksa juga mengacu pernyataan Presiden Joko Widodo Sabtu, 14 Maret 2020, tentang penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor (Menkumham) M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 maret 2020 perihal pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan turut menjadi landasan.

Surat Menkumham Yasonna Laoly menekankan apabila perpanjangan penahanan sudah tidak dimungkinkan, sidang perkara pidana dapat dilaksanakan di rutan atau lapas terbuka untuk publik. Sidang dilaksanakan melalui media internet.

Pasal 9 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diubah dengan UU Nomor 31 tahun 2014 juga memungkinkan sidang via telekonferensi. Hal ini berlaku bila saksi maupun korban merasa berada dalam ancaman besar. Atas persetujuan hakim, pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan bisa dilaksanakan.