JAKARTA, REQnews - Semua pihak diminta membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi anggaran pengadaan barang dan jasa penanganan Covid19. Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan lembaganya akan mengancam hukuman mati terhadap mereka yang mengkorupsi anggaran bencana.
"Ingat, ancaman hukuman mati koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana," kata Firli di Jakarta, Jumat 27 Maret 2020.
Saat ini KPK juga fokus berkomunikasi dengan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau percepatan pengadaan barang kebutuhan penanganan Covid19. Kita sekarang sedang fokus menyelamatkan jiwa manusia.
Di tengah situasi keprihatinan atas bencana Covid19, KPK juga mengajak semua pihak meningkatkan rasa empati dan peduli dengan bangsa ini dengan tidak melakukan korupsi.
Sebelumnya, Firli melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin 23 Maret 2020 mengatakan pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018.
Namun dalam keadaan darurat dilaksanakan secara sederhana dan berbeda, dengan melalui penunjukan langsung sebagai perintah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018.
Pengguna anggaran, memerintahkan pejabat pembuat komitmen (PPK) menunjuk penyedia melaksanakan pekerjaan berdasarkan kebutuhan pengguna anggaran sesuai dengan persyaratan terutama rekam jejak mitra penyedia.
KPK pun mengharapkan pengadaan barang terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab pengguna anggaran dan pihaknya meminta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana.
