JAKARTA, REQNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda Pilkada 2020. Perppu ini penting bagi KPU untuk menjadi landasan hukum yang kuat dalam menerbitkan keputusan menunda seluruh tahapan Pilkada 2020.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutip Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini."Penundaan Pilkada Penting karena wabah Corona sudah meluas," ujarnya, Jumat, 27 Maret 2020.
Titi Anggraini juga mengatakan kondisi tersebut juga beririsan dengan sebaran daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020.
Sebanyak 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada di 2020 ini tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Hanya DKI Jakarta dan Aceh yang tidak terdapat pelaksanaan Pilkada 2020.
Sementara itu, sejak pekan lalu, melalui Keputusan dan Surat Edaran, KPU sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan beberapa tahapan pilkada.
Tahapan yang sudah diputuskan untuk ditunda antara lain: pelantikan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih.
"Tentu implikasi teknis dari penundaan ini akan berdampak pada kontinuitas tahapan pilkada lainnya. Serta bisa menggeser hari pemungutan suara, karena itu aktivitas inti pilkada," kata Titi.
&nbsp;

Pilkada Ditunda, Presiden Jokowi Perlu Segera Terbitkan Perpu

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi