JAKARTA, REQnews - Seluruh kementerian atau lembaga hingga pemda yang merasa kinerjanya buruk, segeralah perbaiki. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menyiapkan sanksi bagi bawahannya yang tak maksimal bekerja dan melayani masyarakat.
Sanksi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang diteken Jokowi pada 6 Maret.
Peraturan Presiden itu juga telah diundangkan Menkumham Yasonna Laoly pada 12 Maret 2020 lalu. Sanksi yang disiapkan Jokowi beragam, salah satunya adalah publikasi kinerja buruk di media massa nasional.
&nbsp;
Pemberian sanksi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran kementerian/lembaga dan pemda dalam menggunakan keuangan negara. Mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam menentukan kinerja kementerian atau lembaga, pemerintah menetapkan lima tingkat penilaian, yakni sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.
Penilaian mencakup kemampuan pengelolaan dan kinerja anggaran yang memperhatikan aspek implementasi, manfaat, dan konteks.
Kementerian/lembaga yang mendapat nilai sangat baik akan mendapat penghargaan dan tidak mendapat sanksi. Penghargaan berupa piagam atau trofi, publikasi di media massa nasional, dan/atau insentif.

Kementerian Berkinerja Buruk, Siap-siap Dapat Sanksi dari Presiden

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi