Video Pidato Jokowi Tak Ampuh, Driver Ojol Ini Masih Ditagih Debt Collector

Minggu, 29 Maret 2020 – 19:03 WIB

Ilustrasi/Video Pidato Jokowi Tak Ampuh, Driver Ojol Ini Masih Ditagih Debt Collector

Ilustrasi/Video Pidato Jokowi Tak Ampuh, Driver Ojol Ini Masih Ditagih Debt Collector

JAKARTA, REQnews - Malang nasib Latifah, seorang perempuan yang berprofesi sebagai driver ojek online (ojol). Ia didatangi oleh debt collector yang menagih cicilan kredit motor, padahal pemerintah sudah menangguhkan sementara cicilan selama setahun.

Menurut Latifah, ia didatangi debt collector pada Jumat 27 Maret 2020, di rumahnya di kawasan Condet, Jakarta Timur. Saat didatangi, Latifah mengaku ia belum bisa membayar tagihan bulan ini akibat sepinya orderan karena Covid-19.

"Tadi sore saya baru saja sampai, tiba-tiba datang kolektor nagih, padahal baru telat tiga hari," kata Latifah, seperti dikutip dari Kompas, Sabtu 28 Maret 2020.

Ia menyebut, bulan ini adalah cicilan ke-20 selama kredit, dengan modal bayar dari hasil narik ojol. Biasanya, Latifah tak pernah telat, namun, kali ini karena situasi yang tak memungkinkan, ia terlambat tiga hari.

Namun, debt collector itu tak mau tahu semua alasan Latifah. Padahal, Latifah sudah menjelaskan mengenai kebijakan baru dari pemerintah soal penangguhan kredit bagi para ojek.

Ia kemudian menunjukkan video pidato Presiden Joko Widodo yang menyatakan pemerintah menjamin penangguhan kredit atau cicilan kendaraan bagi ojek.

'Terus kalau masalah video ini gimana Pak? Apa ini berlaku?'" ujar Latifah.

"Selama SK belum turun, konsumen harus bayar tepat waktu," kata Latifah meniru pernyataan debt collector.

Tak sampai di situ, debt collector juga mengancam akan menarik motor Latifah. Ia diberi waktu sampai hari Minggu 29 Maret 2020. Jika lewat dari waktu yang ditentukan, maka kendaraan akan ditarik.

Wanita pekerja penyedia jasa transportasi daring itu berharap Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan kebijakan mengenai penangguhan cicilan kredit ini. Latifah juga meminta pemerintah segera menerbitkan SK resmi agar tak ada lagi kejadian serupa.

"Jangan hanya imbauan saja, tapi turunkan SK-nya betul-betul. Jadi kita punya pegangan kuat. Karena dari pihak leasing kan alasannya itu terus," ucap dia.