Menkumham Tolong Jelaskan Tahapan Tahanan Rutan Jadi Tahanan Rumah!

Senin, 30 Maret 2020 – 17:31 WIB

Menkumham Tolong Jelaskan Tahapan Tahanan Rutan Jadi Tahanan Rumah!

Menkumham Tolong Jelaskan Tahapan Tahanan Rutan Jadi Tahanan Rumah!

JAKARTA, REQnews - Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) dikabarkan menerbitkan surat berisi mekanisme perpanjangan masa penahanan untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID-19). Kebijakan ini merujuk Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama wabah corona.

Tercatat ada tiga opsi perpanjangan mengenai penahanan. Salah satunya opsi agar tersangka atau terdakwa yang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah. Sementara opsi lainnya terkait sidang secara online dan perpanjangan masa penahanan.

"Kita segera ambil langkah mengalihkan jenis penahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan rutan ke penahanan rumah atau kota," kata Yasonna dalam siaran persnya di Jakarta.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar meminta Yasonna segera mengaplikasikan kebijakan tersebut. "Sebagai Menteri, langsung saja perintahkan Dirjen Permasyarakatan untuk sosialisasi ke jajarannya di bawah ke seluruh rutan," kata Haris di Jakarta, Senin 30 Maret 2020.

Ia pun meminta pihak Menkumham memberikan informasi tahapan apa saja yang harus dipenuhi para tersangka atau terdakwa, agar bisa mendapatkan haknya terkait surat edaran itu. "Seperti permohonan ke siapa dan tahapannya apa saja. Jadi jangan setengah hati memberikan informasi di masa darurat corona ini," ujarnya.

Sementara pengamat Kejaksaan, Fajar Trio Winarko pun menilai kondisi Rutan di Indonesia yang saat ini over kapasitas, sangat berpotensi sebagai tempat penyebaran virus corona.

"Pemerintah seharusnya jangan melupakan para penghuni rutan maupun lapas di Indonesia, karena mereka masih punya hak untuk mendapatkan kesehatan dan hidup yang layak, sesuai aturan perundang-undangan. Potensi penyebaran corona di tempat-tempat seperti inilah yang sangat besar," ujar Fajar.

Ia pun setuju dengan rencana Menkumham yang memberikan opsi agar para tahanan yang masih berstatus terdakwa atau tersangka menjadi tahanan rumah ataupun kota. Sebab kebijakan itu sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan, yang salah satunya mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.