Tak Bebaskan Napi Tipikor, DPR: Menteri Yasonna Diskriminatif!

Kamis, 02 April 2020 – 13:32 WIB

Tak Bebaskan Napi Tipikor, DPR: Menteri Yasonna Diskriminatif! (Foto: Istimewa)

Tak Bebaskan Napi Tipikor, DPR: Menteri Yasonna Diskriminatif! (Foto: Istimewa)

JAKARTA, REQnews - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang tak ingin membebaskan narapidana kejahatan extraordinary dikritisi Komisi III DPR RI. Sebab pengecualian itu seharusnya tidak diterapkan di masa darurat pandemi virus corona atau COVID-19.

Adapun kategori kejahatan extraordinary yakni seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika dan pelanggaran HAM berat. Yasonna beralasan kebijakan itu diambil karena sudah sesuai sebagaimana PP Nomor 99 Tahun 2012, sedangkan pembebasan 30 ribu narapidana dilakukan seiring terbitnya Permenkumham No 10 Tahun 2020.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengatakan seharusnya Yasonna tahu jika wabah virus corona bisa menyasar siapa saja, termasuk narapidana extraordinary crime.

"Saya juga melihat Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 ini juga diskriminatif. Kenapa napi-napi kasus tipikor tidak dimasukan? Karena ini kan kita bicara soal wabah corona. Apakah pak menteri yakin mereka napi tipikor itu tidak kena virus corona?" ujar Nasir Djamil di Jakarta, Rabu 2 April 2020.

DPR pun berharap, nantinya Kemenkumhan dapat merevisi aturan tersebut. Menurutnya, acuan PP Nomor 99 Tahun 2012 juga tidak relevan digunakan lantaran aturan tersebut lebih mengesankan sisi politis ketimbang hukum.

"Kami berpikir agar Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini juga dia menyasar napi tipikor. Jadi enggak boleh kemudian PP 99/2012 itu menghambat menteri untuk menyasar yang namanya napi tipikor. Apalagi kalau mau jujur kita PP 99 tahun 2012 itu produk politik ketimbang produk hukum, lebih kental produk politiknya ketimbang produk hukumnya," kata dia.

Penilaian bahwa peraturan tersebut diskriminatif juga disamlaikan anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari. Dirinya mencatat bahwa ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham itu masih diskriminatfif.

"Karena masih juga tidak memperlakukan seluruh narapidana ini secara sama. Padahal ketika seseorang itu sudah menjadi narapidana tentu statusnya harus sama terlepas dari apapun latar belakang kasusnya," ujar Taufik.

Ia kemudian meminta agar pemerintah dapat mencabut PP Nomor 99 Tahun 2012. Sebab, menurutnya, jangan sampai keinginan menyelamatkan nyawa narapidana di situasi pandemi corona malah terkendala dengan aturan tersebut.

"Maka saya usul kesimpulan dalam rapat Komisi III ini adalah meminta pencabutan PP Nomor 99 ini dalam waktu yang sangat dekat, kalau bisa dalam ratas segera dibahas dan seminggu paling ratas itu dilakukan sudah ada pencabutan terhadap PP Nomor 99 ini. Karena inilah yang akan menjadi masalah ketika kita ingin melakukan upaya-upaya menyelamatkan nyawa di dalam lapas," ujarnya.