&nbsp;
JAKARTA, REQnews - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) membebaskan para narapidana untuk mencegah kelebihan kapasitas dalam rumah tahanan (rutan). Menurut Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Polri maupun Kejagung&nbsp;dapat menerapkan asimilasi bagi para tahanan dengan menerbitkan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk memutus rantai penyebaran wabah corona (covid-19).
"Kebijakan Menkumham harus diikuti oleh penegak hukum lainnya, dalam hal ini Polri dan kejaksaan. Asimilasi dapat diberlakukan, kecuali bagi mereka yang residivis atau memiliki catatan melarikan diri dan atau menghilangkan serta merusak barang bukti. Termasuk penilaian subjektif penyidik," katanya di Jakarta, Kamis 2 Maret 2020.
Menurutnya, para tahanan tersebut tidak dibebaskan karena masih dalam tahapan di kepolisian dan belum ada keputusan dari pengadilan. Mereka hanya dikenakan tahanan kota atau tahanan rumah.
"Itu alternatifnya, (tahanan) rumah atau kota. Tidak ditahan di Rutan saja. Aturan hukumnya ada di KUHAP," ujarnya.
Senada Komisioner Komnas HAM lainnya, Amiruddin mengatakan, opsi ini untuk mengurai persoalan kelebihan kapasitas sebuah rutan yang berpotensi ancaman besar bagi penyebaran corona. Ia pun menyarankan agar Kapolri dapat mengeluarkan peraturan Kapolri.
Semua dilakukan untuk mempertegas Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak tersebut.
"Meski pun demikian Polisi perlu menyiapkan mekanisme pengawasannya atau diberi wajib lapor. Tindak pidana harus diproses. Untuk saat ini (karena penyebaran Covid-19) ditunda dulu," kata Amiruddin.
Kata dia, pembebasan sementara tahanan dilakukan guna menciptakan ruang jaga jarak antar tahanan di dalam tahanan. Bukan untuk menghapus pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan asimilasi kepada sekitar 30.000 tahanan dewasa dan anak di seluruh Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19.
Kemkumham saat ini juga berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Menurut Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Yunaedi, pembebasan 30.000 napi umum dan anak di tengah wabah corona dinilai bakal menghemat anggaran warga binaan pemasyarakatan (WBP). Penghematan tersebut diklaim mencapai Rp 260 miliar.
Kata Yunaedi, nominal tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari atau selama April-Desember 2020. &ldquo;Jumlah hari dikalikan Rp 32 ribu untuk biaya hidup seperti makan, kesehatan, pembinaan, dan sebagainya,&rdquo; katanya. (Binsasi)

Cegah Penyebaran Corona, Komnas HAM Desak Polri dan Kejagung Bebaskan Tahanan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi