JAKARTA, REQnews - Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly yang membebaskan 30 ribu narapidana justru membahayakan. Anggota Ombudsman RI Laode Ida menilai pembebasan narapidan dan anak itu justru membuat mereka rentan tertular virus corona dan bertentangan dengan Pancasila.
Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) No. 19.PK.01.04 Tahun 2020, Yasonna membuat keputusan seperti Iran yang membebaskan 85 ribu narapidana dengan alasan yang sama.
"Karena justru ketika mereka berada di luar tahanan, mereka bisa berinteraksi atau bersentuhan fisik dengan orang-orang dari luar. Sementara itu, kalau berada di dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan (lapas), mereka bisa diawasi ketat," kata Laode melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat 3 April 2020.
Laode mengatakan bahwa wabah COVID-19 juga tidak akan terbang langsung dari luar dan masuk ke dalam ruang tahanan, tetapi harus dibawa oleh perantaraan orang yang sudah terinfeksi virus mematikan itu dari luar ruang tahanan.
Maka, Laode menilai seharusnya Yasonna membatasi atau meniadakan orang luar yang berkunjung ke (dalam) lapas. Selain itu, narapidana sama sekali tidak diperbolehkan untuk izin ke luar lapas.
Laode juga menilai langkah pembebasan napi itu cenderung diskriminatif mengingat status hukum seorang napi seharusnya tidak boleh dibedakan berdasarkan jenis hukuman yang dijatuhkan padanya dan juga tidak dibedakan berdasarkan usia.
Adanya keistimewaan kepada 30.000-an napi yang dibebaskan dapat dipandang tidak adil karena tidak dirasakan oleh napi lainnya yang masih dikurung dalam tahanan.
Menurut dia, seharusnya Menkumham juga memastikan bentuk keringanan seperti apa untuk tahanan yang masih kurang menjalani 2/3 masa hukumannya.
Jika tidak ada kebijakan baru untuk mereka yang sekarang masih dalam tahanan, kata dia, dapat mencederai rasa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
"Dalam bahasa ideologi kita, kebijakan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila," kata Laode.
Kebijakan tersebut juga patut dicermati sebagai sekadar memanfaatkan situasi ketakutan dan kepanikan publik terhadap wabah COVID-19
Laode menilai kebijakan Menkumham itu berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
&nbsp;

Ombudsman: Kebijakan Menteri Yasonna Berbahaya dan Tidak Pancasilais

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi