JAKARTA, REQnews -&nbsp;Penundaan tahapan Pilkada 2020 yang telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pertimbangan masih mewabahnya Covid-19 diapresiasi Komnas HAM. Namun, ada beberapa pesan penting terkait penundaan pilkada ini.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat 3 April 2020 menjelaskan, catatan pertama adalah pihaknya mendorong legalitas yang menjadi dasar penundaan segera dibentuk, dengan dua alternatif, revisi UU atau melalui Perppu.
Kedua, Komnas HAM mendesak pemerintah menjamin kepastian terlaksananya pemilu lanjutan, mulai dari regulasi hingga anggaran.&nbsp;
Lalu ketiga untuk penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, harus memastikan penundaan dilakukan tidak terlalu lama, dan kembali melanjutkan Pilkada 2020 setelah situasi terkendali.
&nbsp;
Catatan keempat,&nbsp;penyelenggara pemilu wajib menjamin adanya perlindungan hak untuk dipilih terhadap calon dari jalur perseorangan yang telah mengikuti tahapan penyerahan dukungan.&nbsp;
Kemudian kelima, Komnas HAM mendesak&nbsp;jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh penyelenggara pemilu dipastikan dengan menyiapkan protokol kesehatan yang memadai.
"Keenam, memastikan pemilih yang telah terdaftar dan warga negara potensial memenuhi syarat sebagai pemilih serta kelompok rentan dapat menggunakan hak pilihnya walaupun tahapan pilkada mengalami penundaan,"&nbsp;ujar Amiruddin.
&nbsp;

6 Pesan Komnas HAM terkait Penundaan Tahapan Pilkada 2020

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi