JAKARTA, REQnews - Pemerintah hingga kini memastikan, belum ada satupun nama narapidana korupsi yang masuk dalam daftar 30 ribu tahanan yang akan dibebaskan Kemenkumham akibat pandemi Covid-19.
Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, yang akan dibebaskan adalah napi tindak pidana umum, bukan yang kasusnya berat seperti korupsi, terorisme atau bandar narkoba.
"Masyarakat harap tenang. Sampai sekarang belum ada napi koruptor yang dibebaskan secara bersyarat," kata Mahfud dalam akun Twitter-nya, Sabtu 4 April 2020.
Ia menegaskan, PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan masih berlaku, dan pemerintah tak berniat untuk merevisinya.
Seperti diketahui, Kemenkumham telah membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) untuk mencegah corona merebak di lapas.
Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut, di antaranya lembaga pemasyarakatan, LPKA, dan rumah tahanan negara merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.
