JAKARTA, REQnews -&nbsp;Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan memberikan remisi atau pembebasan bersyarat untuk narapidana korupsi.
Ia berkata,&nbsp; negara sama sekali tak berniat untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, sehingga remisi atau pembebasan bersyarat tetap adalah hal mustahil untuk napi korupsi di tengah pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi, juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba," ujar Mahfud, Sabtu 4 April 2020.
Mengenai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat, Mahfud menyebut yang mendapatkannya hanyalah narapidana tindak pidana umum, bukan yang kasusnya berat.
Seperti diketahui, Kemenkumham telah membebaskan sekitar 30 ribu narapidana dan anak dari lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, serta lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) untuk mencegah corona merebak di lapas.
Pembebasan 30 ribu narapidana dan anak tersebut dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menandatangani Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.
Sejumlah hal yang menjadi pertimbangan diterbitkannya kebijakan tersebut, di antaranya lembaga pemasyarakatan, LPKA, dan rumah tahanan negara merupakan institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.
&nbsp;

Tegas! Pemerintah Tak akan Beri Remisi untuk Napi Korupsi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi