JAKARTA, REQNews - Seorang mahasiswa bernama Reza Aldo Agusta dari Universitas Atmajaya Yogyakarta mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Secara spesifik, Reza menilai dirinya dirugikan oleh pasal 4 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal tersebut tertulis demikian: “(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur jasa yang dapat diperdagangkan meliputi: (d) Jasa Pendidikan.” Menurut Reza, jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan telah berimplikasi pada meningkatnya biaya pendidikan. Hal ini dikarenakan tujuan pendidikan bukan lagi pencerdasan, melainkan berorientasi pada keuntungan. Padahal bagi Reza, tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertulis di Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Namun dalam sidang uji materiil yang diadakan di Mahkamah Konstitusi pada Senin (8/4/2019), Anggota Komisi III DPR RI Anwar Rachman memberi keterangan bahwa hakikat pendidikan Indonesia tetap tidak berorientasi mencari untung. Jika pihak swasta hendak mendirikan lembaga pendidikan, maka bentuknya adalah yayasan yang bersifat nirlaba dan tidak mencari untung. Anwar menjelaskan partisipasi publik dengan mendirikan lembaga pendidikan swasta bukan berarti pemerintah lepas tanggung jawab dalam ranah pendidikan. Namun swasta dan pemerintah saling melengkapi dengan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.&nbsp; Anwar menyatakan pasal yang diujikan Reza memang menyatakan pendidikan sebagai komoditas, namun aturan tersebut tidak berdiri sendiri dan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Jadi saya tegaskan tidak ada pertentangan antar dua aturan tersebut. Keduanya saling melengkapi,” tegasnya. (Prazz)

Merasa Dirugikan, Seorang Mahasiswa Gugat UU Perdagangan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi