ICW: Yasonna Harus Merasa Ditegur Presiden Jokowi

Selasa, 07 April 2020 – 00:03 WIB

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana sebut Yasonna harus merasa ditegur Jokowi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana sebut Yasonna harus merasa ditegur Jokowi.

JAKARTA, REQnews - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly seharusnya tidak mengeluarkan kebijakan pro koruptor lagi setelah Presiden Jokowi menegaskan tidak membebaskan narapidana kasus korupsi karena wabah corona penyebab Covid19.

"Ini semestinya menjadi teguran keras bagi Menteri Hukum dan HAM," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya di Jakarta, Senin 6 April 2020.

Seharusnya Yasonna tidak memunculkan wacana untuk membebaskan narapidana korupsi, terlebih di tengah kondisi bangsa yang saat ini sedang menghadapi pandemik COVID-19.

Dia mengatakan berdasarkan catatan ICW, ini bukan kali pertama Yasonna mengeluarkan pernyataan yang bernada pro terhadap narapidana koruptor.

Menurut Kurnia antara 2015 hingga 2020, Kurnia mencatat terdapat delapan pernyataan Yasonna yang mengarah pada kebijakan mengurangi masa hukuman narapidana koruptor.

ICW menilai langkah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas untuk tidak membebaskan narapidana koruptor merupakan hal yang tepat.

Kurnia mengatakan Jokowi juga seharusnya menghentikan laju pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemasyarakatan, sebab dalam poin revisi UU tersebut akan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berniat untuk membebaskan para narapidana korupsi karena pandemik Covid19.