JAKARTA, REQNews - Melindungi hak pelaku ekonomi kreatif sama halnya dengan upaya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) seseorang melalui usaha pencegahan maupun penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual (KI). Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam acara penyerahan sertifikat HKI dan Akte Pendirian Badan Hukum kepada Unit Usaha Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (8/4/2019). Selain itu, Yasonna juga menegaskan, Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah berkomitmen mendorong perekonomian kreatif di Indonesia.  “Salah satu upaya agar industri ekonomi kreatif di Indonesia berkontribusi dalam roda perekonomian negara, maka pelaku usaha ekonomi kreatif harus ikut bersinergi bersama lembaga terkait KI untuk melindungi KI dihasilkan,” kata Yasonna dalam acara hasil kerjasama Kemenkumham dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ini. Dalam acara ini, Kemenkumham menyerahkan 70 sertifikat HKI, yang terdiri dari sertifikat merek dan desain industri. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan 10 Akte Pendirian Badan Hukum kepada Unit Usaha Ekonomi Kreatif. Mengenai pemberian sertifikat HKI tersebut, Yasonna menghimbau kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mendirikan badan usaha. Menurutnya, badan usaha ini menjadi wadah untuk memasarkan produk dan memudahkan mereka untuk menjalin kerjasama dan transaksi. Lebih lanjut ia menjelaskan, hal ini penting karena salah satu tolak ukur penyelenggaraan bisnis di Indonesia adalah melalui pembentukan badan usaha sebagai langkah awal untuk memulai bisnis di Indonesia.  Pada kesempatan tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf juga menyampaikan, fasilitas pendaftaran HKI merupakan salah satu program unggulan Bekraf yang juga menjadi prioritas nasional.  Lebih lanjut, Triawan juga mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan dan pemanfaatan HKI sebagai salah satu aset terpenting bagi pelaku ekonomi kreatif. Hal ini merupakan upaya mendorong pengembangan ekonomi kreatif.  Perihal pemanfaatan HKI, seperti dikutip dari rilis di laman resmi, Triawan menjelaskan,“Sebagai bukti kepemilikan, sertifikat HKI dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan komersialisasi HKI, termasuk mengakses skema pembiayaan berbasis HKI nantinya.” Turut hadir pula dalam acara itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia menyampaikan, Presiden Jokowi telah beberapa kali mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah memberi kemudahan dalam mengurus kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dapat meningkat. Dalam hal ini, lanjut Wiranto, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh kerjasama denagn pihak swasta maupun akademisi. (Prazz)

Lindungi HKI Sama Dengan Lindungi Hak Pelaku Ekonomi Kreatif

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi