JAKARTA, REQnews - Komnas HAM menyampaikan secara tegas kepada Pemprov DKI Jakarta agar tak melakukan diskriminasi ketika Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) dilaksanakan pada Jumat 10 April 2020 besok.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berkata, jangan sampai ada pengecualian, terutama pada pelaksanaan bantuan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak PSBB.
"Penting memastikan prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan bantuan sosial ekonomi tersebut," kata Ahmad Taufan di Jakarta, Rabu 8 April 2020.
Ia menyebut,&nbsp;pembatasan, pengaturan penikmatan, dan pengurangan HAM dikenal dalam khasanah HAM, khususnya dalam kondisi darurat, seperti melawan Covid-19.
Ahmad Taufan juga meminta Pemprov DKI menjelaskan protokol teknisnya, agar jelas pijakan legalitas PSBB ini dan tak menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan umum soal jarak sosial dan fisik.
"Pentingnya protokol teknis/kebijakan secara detail agar prosesnya akuntabel, termasuk bagi aparat penegak hukum," ujarnya.
Di sisi lain, Komnas HAM setuju jika Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sanksi denda atau kerja sosial bagi pelanggar PSBB. Pengaturan sanksi dalam UU No 6 Tahun 2018 masih membuka peluang penerapan pemenjaraan.
&nbsp;
&nbsp;

Peringatan Keras Komnas HAM Sebelum Jakarta Terapkan PSBB

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi