JAKARTA, REQNews - Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (CPOPC) melakukan misi bersama di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019. Dalam misi ini, CPOPC hendak membuak dialog dengan para pemimpin Uni Eropa untuk mengungkapkan keprihatinan negara-negara anggota CPOPC terhadap Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the European Union Renewable Energy Directive II (Delegated Act). Misi ini dipimpin secara bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution. Sedangkan dari Malaysia mengutus perwakilan Sekretaris Jenderal Kementerian Industri Utama Malaysia Dato' Dr. Tan Yew Chong. Selaku pengamat, perwakilan dari Kolombia adalah Duta Besar Kolombia untuk Belgia dan Kepala Misi Kolombia untuk Uni Eropa Felipe Garcia Echeverri. Menanggapi Delegated Act dari Uni Eropa tersebut, CPOPC menentangnya. Seperti dikemukakan dalam rilis di laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, CPOPC menilai Uni Eropa menggunakan Delegated Act untuk menyingkirkan minyak sawit dan memberlakukan larangan impor minyak sawit ke dalam sektor energi terbarukan.  Sebagaimana dinyatakan dalam rilis Kementerian Luar Negeri RI, usulan Delegated Act ini dimaksudkan untuk membatasi dan secara efektif melarang penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar hayati di Uni Eropa dengan berdasar pada konsep penggunaan lahan secara tidak langsung (Indirect Land Use Change/ILUC) yang cacat ilmiah. CPOPC menilai Delegated Act menggunakan kriteria tak berdasar yang di satu sisi sengaja berfokus pada minyak sawit dan deforestasi, sementara di sisi lain tidak berupaya mempertimbangkan masalah lingkungan lebih luas yang terkait dengan budidaya minyak nabati lainnya, termasuk minyak rapa. Selain itu, Delegated Act dalam pandangan CPOPC merupakan sebuah instrumen unilateral yang menarget produsen minyak sawit. Dengan demikian Delegated Act menghalangi pencapaian target pengentasan kemiskinan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB lainnya. Hal ini menjadikan keseluruhan Delegated Act sebagai bahan pertanyaan. Bahkan muncul dugaan Delegated Act berdasar lebih pada proteksionisme politik dan ekonomi.  CPOPC menganggap Delegated Act sebagai strategi ekonomi dan politik yang berencana dan merugikan untuk menyingkirkan minyak kelapa sawit dari pasar Uni Eropa. (Prazz)

Indonesia dan Dewan Negara Produsen Minyak Sawit Sambangi Uni Eropa

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi