JAKARTA, REQnews - Draf Omnibus Law masih belum bisa digunakan untuk mencapai target penurunan emisi Indonesia. Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan (APIK) Indonesia Mahawan Karuniasa menilai peluang memasukkan klausul yang sejalan masih besar karena DPR mengembalikan lagi draf Omnibus Law ke pemerintah.

Maka Mahawan mengajak semua pihak yang fokus terhadap perubahan iklim serta pembangunan berkelanjutan berupaya melakukan perbaikan draf Omnibus Law tersebut karena pada pembahasan terakhir masih belum selaras dengan perubahan iklim.

"Beberapa waktu lalu ada diskusi tentang Omnibus Law dan ada informasi pengembalian tersebut. Jika memang benar ada penundaan dengan pengembalian pada pemerintah, tentu itu ada peluang bagi kita," kata Mahawan Senin 13 April 2020.

Padahal pada Kesepakatan Paris, Indonesia telah menyampaikan komitmen aksi terhadap iklim global melalui dokumen pertama rencana pengendalian perubahan iklim Indonesia.

Target mitigasi atau reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan sampai 41 persen dibantu kemitraan internasional.

Namun pada draf Omnibus Law masih terdapat asumsi yang menegasikan upaya pengurangan emisi tersebut.