JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/news/11545/terbongkar-alasan-dewas-tvri-berhentikan-helmy-yahya" title="Terbongkar Alasan Dewas TVRI Berhentikan Helmy Yahya">Helmy Yahya</a> mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemecatan dirinya dari Direktur Utama (Dirut) oleh Dewan Pengawas TVRI.
Gugatan itu terdaftar dengan nomor 79/G/2020/PTUN.JKT. Tertulis Helmy melawan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
"Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tertanggal 16 Januari 2020 perihal Pemberhentian Sdr. Helmy Yahya Sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022 dengan segala akibat hukumnya," demikian bunyi petitum Helmy Yahya.
Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.reqnews.com/news/11562/helmy-yahya-tempuh-jalur-hukum-usai-ditendang-dewas-tvri">Helmy Yahya Tempuh Jalur Hukum Usai Ditendang Dewas TVRI</a>
Seperti diketahui Helmy Yahya dicopot dari posisinya sebagai Dirut TVRI pada pertengahan Januari lalu. Ada beberapa alasan Dewas TVRI memberhentikan Helmy, dari soal penayangan Liga Inggris di TVRI hingga masalah anggaran.
Meski Helmy telah melakukan pembelaan pada pada 18 Desember 2019. Namun Dewas menyatakan tidak menerima jawaban Helmy Yahya.
Tidak diterimanya pembelaan Helmy dijelaskan Dewas antara lain karena Helmy Yahya tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran.
Alasan berikutnya adalah Dewas menilai ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan rebranding TVRI dengan RKA tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan Dewan Pengawas.
Dewas juga menyoroti mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN.
Sementara itu, mengenai legalitas pemberhentian Helmy, Dewas mengungkapkan sudah sesuai aturan di mana kewenangan Dewas dalam PP 13/2005 tentang LPP TVRI. Dewas mengutip pasal 7 yang menyebutkan Dewas bertugas menetapkan kebijakan LPP TVRI, mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran. Dewas juga berwenang mengangkan dan memberhentikan Dewan Direksi.

Dipecat, Helmy Yahya Gugat Dewas TVRI

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi