JAKARTA, REQNews - Mahakmah Agung sedang merevisi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Proses revisi ini dilakukan dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung di sebuah hotel di Cikini, Jakarta, 8-9 April 2019. Mengenai perubahan yang akan dilakukan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018, salah satu hakim agung yang memipin rapat itu Syamsul Maarif mengatakan, revisi terhadap Perma ini diharapkan kedepannya dapat lebih revolusioner, yaitu mampu mengakomodasi mekanisme di ranah administrasi dan teknis persidangan.&nbsp; Syamsul juga mengakui, tuntutan zaman saat ini mendesak dilakukannya revisi terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018. Perubahan itu bertujuan lebih memberi kemudahan bagi para pencari keadilan saat berperkara di pengadilan, baik perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha militer dan perkara tata usaha negara.&nbsp; Seperti disampaikan dalam laman resmi Mahkamah Agung, rapat ini turut membahas sejumlah isu. Isu yang dibahas adalah perihal mekanisme persidangan elektronik, penyampaian putusan secara elektronik, penyediaan layanan terhadap pengguna lain selain advokat, dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk menyempurnakan proses layanan berperkara secara elektronik. Rapat Pokja ini turut dihadiri oleh para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jendral Badan Peradilan, pejabat eselon II, III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, pejabat di Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas serta Tim Asistensi Pembaruan MA. (Prazz)

MA Revisi Perma Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi