JAKARTA, REQnews - Pemerintah belum menjalankan peraturan Menkes soal pembiayaan pasien positif <a href="https://www.reqnews.com/search?q=covid-19">Covid19</a>.
Menurut ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) dr. Mahesa Paranadipa Maikel melalui pernyataan tertulisnya, Senin 20 April 2020 kedua peraturan itu adalah Keputusan Menkes Nomor 104 Tahun 2020 yang menyatakan wabah Covid19 merupakan kejadian luar biasa. Peraturan itu ditandatangani 14 Februari 2020.
Selain itu Keputusan Menkes Nomor 238 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Pembiayaan yang ditandatangani pada tanggal 6 April 2020.
Dari Kepmenkes ini, kata Mahesa, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1116 Tahun 2020 pada tanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepada dinas kesehatan dan direktur rumah sakit seluruh Indonesia perihal wajib lapor kasus Covid19.
Baca Juga: <a href="https://www.reqnews.com/the-other-side/15452/hati-hati-informasi-corona-sebabkan-stres-ini-cara-atasinya">Hati-hati Informasi Corona Sebabkan Stres! Ini Cara Atasinya</a>
Jika hingga kini belum ada penggantian dari pemerintah, beban rumah sakit dan FKTP selama wabah corona sangat berat. Hal tersebut diakibatkan menurunnya jumlah kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan.
Ditambah lagi, adanya surat edaran dari Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor 1118 tertanggal 9 April 2020 yang berisi imbauan tidak praktik rutin, kecuali emergency. Akhirnya pemasukan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit dari klaim ke <a href="https://www.reqnews.com/search?q=bpjs">BPJS Kesehatan</a> maupun dari pasien umum, menurun drastis.
Bagi FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak akan memiliki banyak pengaruh karena ditopang dengan dana kapitasi. Tetapi masalahnya mekanisme klaim pelayanan pasien Covid juga belum jelas.
Akibat situasi tersebut, lanjut dia, beberapa rumah sakit akhirnya terpaksa memungut biaya dari pasien, termasuk pasien tergolong tidak mampu.
Bahkan, kata dia, terdapat rumah sakit yang mewajibkan setiap pasien, tidak hanya pasien suspek, melakukan pemeriksaan rapid test maupun polymerase chain reaction (PCR). Hal tersebut makin memberatkan pasien ketika ingin mendapatkan layanan di rumah sakit.
Pasien jaminan BPJS Kesehatan yang keluhan sakitnya tidak berkenaan dengan COVID-19, menurut dia, seharusnya tidak dibebankan biaya tambahan karena telah dijamin dengan dana JKN.
Oleh karena itu, Mahesa meminta Pemerintah mengatasi masalah pembiayaan ini, mengingat makin bertambahnya kasus COVID-19 sehingga rumah sakit dan FKTP tetap bisa melayani masyarakat.
Selain itu, perlindungan bagi seluruh petugas kesehatan harus juga diperhatikan dengan serius. Jika rumah sakit tidak lagi mampu membayar gaji dan jasa medik, dikhawatirkan pelayanan akan terhenti. Tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar dijalankan.
&nbsp;

Di Tengah Wabah Covid19, Pemerintah Belum Jalankan Peraturan Menkes

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi