JAKARTA, REQnews - Setelah kebijakannya melepaskan puluhan ribu narapidana jadi bermasalah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kerepotan dan menambah tugas polisi untuk menangani persoalan hukum yang timbul lagi. Namun dia sebut kasus itu masih sangat rendah.
Seperti diberitakan sekitar 38 ribu narapidana kasus pidana umum di seluruh Indonesia yang sudah memasuki program asimilasi dan integrasi langsung dibebaskan oleh Yasonna.
Sekarang setelah banyak narapidana itu yang kembali melakukan aksi kejahatan, Yasonna kewalahan sehingga dia meminta seluruh jajarannya terutama kepala kantor wilayah dan kepala divisi pemasyarakatan daerah diminta berkoordinasi dengan Kapolda masing-masing.
"Agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian, dan langsung menjalani pidananya," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin 20 April 2020.
Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan pengarahan secara daring kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.
Dia juga memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Dia pun mengingatkan kepada Kakanwil Kemenkumham dan Kadivpas untuk melengkapi administrasi para narapidana dan anak yang dibebaskan, serta basis data pasca program asimilasi terkait COVID-19, agar koordinasi bisa berjalan baik.
Yasonna sangat yakin bahwa jumlah mereka yang melakukan kembali tindak pidana masih sangat rendah. Dia berasumsi dari semua yang dibebaskan mungkin hanya sekitar 50 orang yang kembali melakukan tindak pidana.

Kerepotan dengan Napi yang Dibebaskan, Yasonna Minta Bantuan Polisi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi