JAKARTA, REQnews -Baru sehari terbentuk, Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Kerja langsung dihujani kritik oleh berbagai pihak, termasuk salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Manajer Kampanye Pangan-Air-Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu Perdana mengatakan, pembentukan Panja itu melanggar prosedur formal legislasi yang diatur dalam Tata Tertib DPR RI, serta UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Keputusan Baleg DPR jelas melanggar prosedur formal legislasi," kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin 20 April 2020.

Baca Juga: Meski Diprotes Buruh, DPR Tetap Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Ia menjelaskan lebih lanjut, pada Pasal 151 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR yang baru disahkan pada 2 April 2020 menyebutkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dalam panja dilakukan setelah rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, Baleg, panitia khusus, atau Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan menteri yang mewakili Presiden dilaksanakan.

Lalu Pasal 154 ayat (1) Tata Tertib DPR mengatur bahwa rapat kerja membahas seluruh materi RUU sesuai Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari setiap fraksi di DPR atau DPD apabila RUU terkait dengan kewenangannya.

Kemudian pada Pasal 156 ayat (1) Tata Tertib DPR menegaskan bahwa rapat kerja menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk mendapatkan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas.

"Raker DPR pada Selasa, 14 April 2020 merupakan raker pertama yang mengagendakan kesepakatan untuk penjadwalan penyusunan dan penyerahan DIM RUU Cipta Kerja. Namun, pimpinan rapat kerja langsung membentuk panja," ujarnya.

Wahyu menegaskan bahwa pembahasan rancangan regulasi yang berisi 1.028 halaman itu tidak pantas untuk dilakukan oleh DPR RI.

Sebelumnya, Baleg DPR resmi membentuk Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Senin 20 April 2020. Ada satu fraksi yang tidak ikut dalam panja, yakni PKS.