JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pembentukan Panja RUU <a href="https://www.reqnews.com/search?q=Omnibus+law">Omnibus Law </a>Cipta Kerja oleh DPR RI terus mendapat kritikan keras. Kali ini, PKS yang tak terlibat dalam panja tersebut mengatakan, DPR dan pemerintah tak peduli dengan nyawa rakyat.
Apalagi, rencananya pembahasan RUU Cipta Kerja akan segera dilakukan. Padahal, rakyat Indonesia saat ini tengah menderita dan terancam nyawanya akibat pandemi Covid-19.
Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengatakan bahwa Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (Panja RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di DPR RI tidak peduli dengan suara dan nyawa rakyat karena tetap melakukan pembahasan di tengah pandemi virus corona (Covid-19)
Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.reqnews.com/news/15514/panja-omnibus-law-dikritik-keras-karena-langgar-tatib-dpr">Panja Omnibus Law Dikritik Keras karena Langgar Tatib DPR</a>
Menurutnya, PKS menolak pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dan menyatakan bahwa semua energi di DPR seharusnya disalurkan untuk keselamatan nyawa masyarakat Indonesia saat ini.
"Jika Panja RUU Cipta Kerja tetap jalan membahas bersama pemerintah, saya melihat mereka enggak peduli suara dan nyawa rakyat," kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian, Selasa 21 April 2020.
Ia juga menyebut, DPR dan pemerintah telah memaksakan pembahasan RUU tersebut, dengan memanfaatkan pandemi Covid-19 agar tak diganggu demonstrasi seperti sebelum-sebelumnya, terutama dari kalangan buruh.
Pipin berkata,&nbsp;ketimbang membahas RUU Cipta Kerja, DPR lebih baik membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi kerja pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
"Pansus DPR untuk mengawasi pemerintah dan satgas Covid-19 ini sangat penting agar tidak terjadi penyimpangan dalam penanganan Covid. Apalagi dalam berbagai kajian Perppu yang dikeluarkan pemerintah berpotensi melindungi pejabat negara untuk korupsi dan tidak bisa diproses secara hukum," ujar Pipin.
Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi dibentuk oleh Badan Legislatif pada Senin 20 April 2020. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang tak menyetor nama anggota untuk masuk dalam panja.

Panja Omnibus Law DPR Disebut Abaikan Nyawa Manusia

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi