JAKARTA, REQNews - Presiden Konfederasi <a href="https://www.reqnews.com/news/15428/polisi-bakal-tolak-izin-50-ribu-buruh-unjuk-rasa" title="Polisi Bakal Tolak Izin 50 Ribu Buruh Unjuk Rasa">Serikat Pekerja </a>Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani meminta kepada Presiden <a href="https://www.reqnews.com/search?q=jokowi">Joko Widodo</a> untuk membuat aturan asuransi pesangon.
Hal ini melihat saat ini begitu banyaknya tenaga kerja yang yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja <a href="https://www.reqnews.com/search?q=phk">(PHK)</a> akibat penyebaran wabah virus Corona atau COVID-19) dan tidak mendapat pesangon.
"Jadi pengusaha juga mempunyai cadangan asuransi pesangon, kalau terjadi PHK, perusahaan tidak lagi punyaa kewajiban, tapi hak-hak buruh langsung dibayar dengan asuransi pesangon," katanya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 22 April 2020.
BACA JUGA: <a href="https://www.reqnews.com/news/15345/gaes-ternyata-kartu-prakerja-bisa-hangus-lho">Gaes, Ternyata Kartu Prakerja Bisa Hangus Lho!</a>
Andi menjelaskan kepada Jokowi data yang dimilikinya terkait karyawan yang terkena PHK. Dia mengungkapkan data tersebut berbeda dari yang dimiliki <a href="https://www.reqnews.com/search?q=pemerintah">pemerintah</a>.
"Angka PHK data kami dengan pemerintah cukup jauh berbeda. Data kami sudah ter-PHK langsung itu ratusan ribu, mencapai 600 ribu lebih. Yang dirumahkan mencapai 1,8 juta orang," ungkapnya.
Dia menjelaskan, banyak para pekerja yang dirumahkan masih mendapatkan upah. Sedangkan yang di-PHK tidak mendapatkan gaji.

KSPSI Minta Pemerintah Buat Asuransi Pesangon

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi