Pembahasan RUU Cipta Kerja Bisa Dihentikan, Begini Syaratnya

Kamis, 23 April 2020 – 13:02 WIB

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, REQnews -Pemerintah dan DPR RI tengah jadi bulan-bulanan publik, terutama kaum buruh, setelah nekat berencana membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda Tanah Air.

Namun, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Willy Aditya berkata, pembahasan RUU Cipta Kerja bisa dihentikan. Namun, ada syarat yang harus terpenuhi.

Pembahasan baru bisa berhenti jika pemerintah sebagai pihak pengusul RUU mau mundur. Artinya, DPR tinggal menunggu apakah pengusul mau menghentikan sementara pembahasan, atau tetap berlanjut.

Baca Juga: Panja Omnibus Law DPR Disebut Abaikan Nyawa Manusia

"Kalau pemerintah mau memundurkan jadwal, DPR tentu juga akan pertimbangkan demikian," ujar Willy, Rabu 22 April 2020.

Di sisi lain, Willy mengaku ia mengapresiasi sikap buruh yang menentang RUU tersebut. Meskipun, Willy lebih menyarankan buruh mengambil mekanisme lain, yakni menyampaikan masukan dan saran yang baik untuk RUU Cipta Kerja.

Willy menegaskan, masukan atau tuntutan buruh itu juga akan menjadi agenda rapat Panja RUU Cipta Kerja DPR. Selain itu, Willy menjamin keterbukaan pembahasan RUU Cipta Kerja. Segala jalur komunikasi akan terbuka.

"Pembahasan RUU Cipta Kerja di Baleg telah diputuskan akan terbuka dan melibatkan semua stakeholder. Ini adalah moral obligation saya sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat. Mulut saya akan saya pakai untuk menyuarakan tuntutan kawan-kawan buruh," ucapnya.