JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/news/7357/anggaran-pertahanan-2020-dinaikkan-menjadi-rp131-triliun" title="Anggaran Pertahanan 2020 Dinaikkan Menjadi Rp131 Triliun">Kementerian Pertahanan</a> menerbitkan surat edaran mengenai larangan bagi pegawainya untuk menggunakan aplikasi Zoom dalam video konferensi, Selasa, 21 April 2020. Isu soal jaminan keamanan menjadi alasan utama larangan tersebut.
Surat bernomor SE/57/IV/2020 itu ditandatangani Sekjen Kemhan Laksamana Madya TNI Agus Setiadji, pada 21 April 2020.
"Disampaikan kepada kasatker/kasubsatker di lingkungan Kemhan agar pelaksanaan video konferensi pada masing-masing jajaran tidak menggunakan aplikasi Zoom," demikian isi surat edaran tersebut.
Dalam surat edaran tersebut Kemhan menyebut beberapa pertimbangan terkait larangan penggunaan aplikasi Zoom.
Pertama, tidak adanya jaminan keamanan data dari penyedia aplikasi Zoom lantaran aplikasi bersifat terbuka.
Kedua, terdapat duplikasi traffic yang dilaporkan pihak penyedia aplikasi Zoom ke server yang berada di negara lain. Hal itu mengakibatkan data pembicaraan dimonitor oleh pihak yang tidak berkepentingan.
Hasil analisa dan riset dalam beberapa kasus penggunaan aplikasi Zoom telah dilaporkan kebocoran data dan telah diakui oleh pihak vendor Zoom bahwa hal tersebut belum dapat diantisipasi secara tepat.
Untuk itu, setiap pegawai Kemhan yang ingin menggunakan video konferensi agar berkoordinasi dengan Pusdatin Kemhan.
Kepala Pusdatin Kemenhan diminta untuk menyiapkan dukungan konferensi video yang aman dan dapat diandalkan sebagai alternatif dalam komunikasi bagi pimpinan Kemhan.
&nbsp;

Ini Alasan Kementerian Pertahanan Larang Gunakan Zoom

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi