JAKARTA, REQnews - Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut majelis hakim Pengadilan Tipikor agar menghukum mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia 2005-2014 Emirsyah Satar dengan hukuman penjara 12 tahun, Kamis 23 April 2020.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut agar Emir dihukum denda Rp 10 miliar yang bisa diganti dengan kurungan selama delapan bulan.
Menurut Jaksa Ariawan Agustiartono, Emir dinilai terbukti menerima suap senilai sekitar Rp 49,3 miliar dan pencucian uang senilai sekitar Rp 87,464 miliar.
Persidangan dilangsungkan dengan cara "video conference." Majelis hakim berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, sedangkan JPU KPK berada di Gedung Merah Putih KPK, sementara penasihat hukum dan Emirsyah ada di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Jakarta.
JPU KPK menilai Emirsyah terbukti dalam dua dakwaan, pertama dari Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Selanjutnya, dakwaan kedua yaitu Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.
JPU juga menuntut Emirsyah membayar uang pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti 2.117.315 dolar Singapura selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 5 tahun.

Jaksa Tuntut Mantan Dirut Garuda dengan Hukuman Penjara 12 Tahun

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi