JAKARTA, REQnews -&nbsp;Sejumlah LSM menggungat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) <a href="https://www.reqnews.com/news/15318/yasonna-ancam-pecat-oknum-pungli-napi-bebas-karena-corona">Yasonna Laoly </a>ke pengadilan karena telah membebaskan puluhan ribu narapidana karena pandemi corona atau Covid-19.
Kebijakan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Asimilasi bagi 37 ribu narapidana se-Indonesia itu dinilai memunculkan keresahan rakyat.
"Yayasan Mega Bintang, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum (LP3H) yang melakukan upaya hukum menuntut agar kebijakan Kemenkumham itu dicabut," kata Sekretaris Yayasan Mega Bintang, Arief Sahudi, di Solo, Kamis 23 April 2020.
Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.reqnews.com/news/15485/kerepotan-dengan-napi-yang-dibebaskan-yasonna-minta-bantuan-polisi">Kerepotan dengan Napi yang Dibebaskan, Yasonna Minta Bantuan Polisi</a>
Arief bercerita, setelah kebijakan pembebasan napi itu, pihaknya menerima laporan dari warga yang merasa desanya kini sudah tak aman lagi. Sampai-sampai masyarakat harus melakukan ronda menjaga kampung dari bahaya para napi.
Ia berharap, Yasonna mengetahui gugatan tersebut dan mencabut keputusannya soal asimilasi narapidana karena Covid-19.
Menurut dia, banyak mantan napi yang bebas sejak 1 April 2020 telah melakukan tindak kejahatan di tengah program asimilasi yang dijalaninya. Mantan napi tersebut ada yang mencuri, kejahatan narkoba dan mabuk-mabukan.
Tim Advokat Kartika Law Firm Surakarta yang diberi kuasa hukum, telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta pada Kamis. Menurut advokat Kartika Law Firm Surakarta Sigit Sudibiyanto apa yang dilakukan kliennya selaku pemohon gugatan, merupakan untuk melindungi keadilan dan kepastian hukum.

Menkumham Yasonna Digugat karena Bebaskan Napi saat Corona

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi