JAKARTA, REQNews - Komisioner Bidang Pengkajian dan Penelitian COVID-19 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam mengungkapkan tingkat keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditentukan arus pergerakan orang. Oleh karenanya, <a href="https://www.reqnews.com/news/15388/luhut-tolak-usulan-penghentian-operasional-krl" title="Luhut Tolak Usulan Penghentian Operasional KRL">penghentian sementara operasional Kereta Api Rel Listrik(KRL)</a> harus dipikirkan pula.
"Berhasil tidaknya PSBB itu dipengaruhi arus orang. Itu ditopang transportasi publik," ujar Anam dalam konferensi daring, Rabu, 29 April 2020.
Pemerintah, kata Anam, mestinya bisa belajar dari PSBB tahap pertama di wilayah Jabodetabek agar pada tahap kedua bisa berjalan maksimal.
Anam menegaskan terkait PSBB, pemerintah harus mengabdi pada aspek kesehatan, bukan ekonomi. Dengan demikian, persoalan penyebaran COVID-19 bisa segera diatasi agar ekonomi juga turut cepat pulih.
"Sebenarnya kita harus jelas, kita ini platformnya mengabdi kepada kesehatan atau mengabdi pada ekonomi? Harusnya mengabdi pada kesehatan," ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Anam, dalam hal ini pemerintah daerah lebih tahu kondisi internal wilayah dan warganya. Pemda, kata dia, memiliki otoritas dan tanggung jawab melindungi warganya.
Anam mengutip pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin bahwa KRL merupakan media yang paling rentan dalam penyebaran Covid-19 antarwilayah se-Jabodetabek. Dengan demikian, mestinya penghentian KRL harus segera dilakukan.
"Agar ini cepat selesai, dan agar kita cepat memulihkan perekonomian dengan cepat. Kalau nggak memang akan sangat serius," katanya.

Komnas HAM Dukung Penghentian KRL di PSBB Tahap Kedua

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi