JAKARTA, REQNews - Di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, sejumlah perusahaan eksportir masih beroperasi. Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku tak bisa menindak tegas perusahaan tersebut karena terbentur aturan<a href="https://www.reqnews.com/news/14970/menperin-terbitkan-surat-edaran-operasional-pabrik" title="Menperin Terbitkan Surat Edaran Operasional Pabrik"> Kementerian Perindustrian.</a>
Aturan yang dimaksud yakni Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Covid-19.
Dalam surat itu, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan ada delapan sektor industri yang bisa beroperasi selama masa pandemi corona, di antaranya sektor yang dapat melakukan ekspor untuk pasar global.
"Memang kontradiktif. Ini yang saya keluhkan juga antara Perbup (Peraturan Bupati) dengan aturan Kemenperin bahwa yang ekspor impor diperbolehkan," kata Ade dalam sebuah diskusi pada Sabtu, 2 Mei 2020.
Ade mengatakan sementara di Bogor rata-rata perusahaan adalah ekspor impor. Jadi artinya ini sulit bagi pihaknya untuk menegakkan hukum dengan alasan ada peraturan dari Kemenperin yang mengecualikan.
Meski tak bisa menindak tegas, pihaknya sudah memberikan edukasi kepada perusahaan yang masih beroperasi. Ia meminta setiap karyawan yang bekerja harus menjaga jarak, menggunakan masker dan hand sanitizer.
"Saya juga minta ke perusahaan lakukan rapid test bahwa perusahaan ini aman. Kalau tidak, kita akan lakukan pemanggilan, kalau masih membandel akan kita evaluasi," tegasnya.
&nbsp;
&nbsp;

Terbentur Aturan Kemenperin, Perusahaan Bandel di Bogor Sulit Ditindak

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi