JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI mendesak pemerintah segera mengirimkan Perppu terkait penundaan <a href="https://www.reqnews.com/search?q=pilkada">Pilkada Serentak</a> 2020, agar segera bisa diterbitkan secara resmi.&nbsp;
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, Perppu ini sangat penting sebagai dasar hukum yang kuat bagi penyelenggara pemilu untuk menunda pilkada.
"Mestinya akhir April kemarin terbit. Kami mendesak pemerintah untuk segera mengirim&nbsp;Perppu penundaan pilkada&nbsp;menjadi Desember 2020 ke DPR,"&nbsp;kata Mardani, Sabtu 2 Mei 2020.
Mardani menjelaskan, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya bisa menunda tahapan karena pandemi Covid-19. Sementara untuk pendundaan keseluruhan, itu membutuhkan dasar yang lebih kuat, yang mengatur secara spesifik tentang hari pemungutan suara.
"KPU susah bekerja jika tidak ada Perppu," ucap Mardani.
Menurutnya, semakin lambat Perppu penundaan pilkada diterbitkan oleh pemerintah,&nbsp;maka akan semakin menurunkan kualitas dari proses demokrasi untuk tingkat daerah tersebut.
Sebelumnya, penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR RI sudah bersepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 dari hari pemilihannya 23 September menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun untuk menunda itu, KPU selaku penyelenggara tentunya membutuhkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan mengharapkan pada akhir April lalu seharusnya sudah bisa diterbitkan.

Pemerintah Didesak Segera Kirim Perppu Penundaan Pilkada

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi