JAKARTA, REQNews - <a href="https://www.reqnews.com/news/13839/kasus-jiwasraya-bukti-kemenkeu-dan-ojk-abai-lindungi-nasabah-asuransi" title="Kasus Jiwasraya, Bukti Kemenkeu dan OJK Abai Lindungi Nasabah Asuransi">Kementerian Keuangan </a>(Kemenkeu) memiliki utang ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hampir Rp5 triliun. Utang tersebut merupakan dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan wabah virus corona atau Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp2,56 triliun.
Sementara itu, utang DBH Kemenkeu tahun lalu ke DKI mencapai Rp5,1 triliun. DBH tahun ini hingga kuartal II mencapai Rp2,4 triliun.
"Sehingga total utang Kemenkeu ke DKI itu Rp7,5 triliun dan baru terbayarkan Rp2,56 triliun," ujar Mujiyono di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2020.
Menurutnya, piutang Kemenkeu ke Pemprov DKI sebesar Rp5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.
"Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong," ucapnya.
&nbsp;

Wow, Kemenkeu Utang ke DKI Rp5 Triliun, Cukup Tuh untuk Warga Miskin

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi