JAKARTA, REQnews - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberi lampu hijau untuk industri untuk tetap berjalan di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (<a href="https://www.reqnews.com/search?q=kapolri">PSBB</a>).
Namun, yang boleh berjalan hanya yang telah mengantongi Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) selama PSBB. Syarat itu penting untuk penerapan protokol kesehatan agar dapat mencegah penyebaran Covid-19.
Kewajiban itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020. Sedangkan untuk menjamin kepatuhan industri dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungan pabrik, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan yang Memiliki IOMKI.
"Selama masa PSBB, industri wajib punya IOMKI agar dapat memberi laporan seminggu sekali secara online," lata Menperin Agus Gumiwang, Minggu 10 Mei 2020.
Jika tak menjalankan protokol kesehatan serta tidak melaporkan aktivitas rutin seminggu sekali, maka Kemenperin akan mencabut IOMKI industri yang dimaksud.&nbsp;Sejak surat edaran terbit, telah terdapat 6.375 perusahaan yang mengirimkan laporan mingguan, sebagian besar berlokasi di wilayah PSBB.
"Semua protokol kami siapkan untuk membuat industri bisa bekerja, tapi tentunya juga harus menjamin agar masyarakat bisa tenang. Karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya," ujarnya.
Perusahaan yang memiliki IOMKI wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri melalui akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Menurut Menperin, hasil pengecekan di lapangan menunjukkan perusahaan menjalankan protokol kesehatan dengan baik sesuai surat edaran.

Industri Boleh Kok Beroperasi saat PSBB, Begini Syaratnya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi