JAKARTA, REQnews -&nbsp;DPR RI mengingatkan kepada seluruh perusahaan atau pengusaha agar tak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan tak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja.
Menurut anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dalam rapat bersama Kementerian Tenaga Kerja baru-baru ini, ditegaskan bahwa THR adalah wajib dan tak bisa ditawar-tawar.
"Di dalam rapat Menaker menyebutkan bahwa pemberian THR adalah wajib. Tidak ada pengecualian. Persoalan pandemi covid-19 tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak membayar THR," kata Saleh, Minggu 10 Mei 2020.
Meski begitu, ia paham tak semua perusahaan saat ini dalam kondisi stabil. Mengenai hal tersebut, Saleh mengatakan nanti Kemenaker akan melakukan dialog mencari jalan terbaik untuk semua, namun bukan untuk menghindari THR.
Saleh menambahkan, jika ada perusahaan tak mampu membayar THR penuh sesuai ketentuan, pemerintah akan memfasilitasi pembicaraan antara pengusaha dengan pekerjanya. Ada kemungkinan, THR akan dibayar dengan cara dicicil
Ia menegaskan, THR harus dibayar paling lambat 7 hari sebelum lebaran sesuai dengan ketentuan. Jika tidak dibayar, maka akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang akan dibayarkan. Di samping itu, pemerintah juga akan mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang lalai membayar THR.
"Di luar masa pandemi ini, perusahaan kan banyak juga yang untung. Nah, di masa sulit seperti sekarang ini sudah sepatutnya hak-hak para pekerja ditunaikan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab," ujarnya.
&nbsp;

Pengusaha, Jangan Jadikan Covid-19 Alasan Tak Bayar THR

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi