JAKARTA, REQnews -&nbsp;Pemerintah dan <a href="https://www.reqnews.com/search?q=dpr">DPR RI</a> telah membahas revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada hari ini, Senin 11 Mei 2020. Dalam revisi tersebut, disebutkan salah satu kewajiban bagi perusahaan tambang yang tak boleh ditawar-tawar.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU Minerba Bambang Wuryanto menegaskan, para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib melakukan proses reklamasi setelah tambang. Bahkan,<a href="https://www.reqnews.com/search?q=reklamasi"> reklamasi</a> itu harus berhasil 100 persen.
"Para pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi sebelumnya, sebelum menciutkan atau mengembalikan IUP atau IUPK nya. Wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen," kata Bambang.
Ia mengatakan, aturan kewajiban reklamasi ini berdasarkan masukan para pemerhati lingkungan, yang menginginkan regulasi terkait minerban harus ramah pada ekosistem alam. Hal itu juga tertuang dalam&nbsp;Pasal 123A sebagai pasal sisipan antara Pasal 123 dan Pasal 124 dalam draf RUU Minerba.
Sebagai langkah untuk memastikan pengusaha menaati aturan tersebut, perusahaan wajib menempatkan dana jaminan pasca tambang. Jika melanggar, akan diserahkan ke pemerintah terkait mekanisme pengaturannya.
"Jadi, rekan yang bergerak di lingkungan hidup. Saya sampaikan reklamasi menjadi tanggung jawab badan usaha yang mengusahakan tersebut, di bawah pengawasan pemerintah tentunya," ujarnya.

Revisi UU Minerba, Ini Kewajiban Mutlak bagi Perusahaan Tambang

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi