JAKARTA, REQnews &ndash; Pada hari ini, 22 tahun silam, aksi demonstrasi besar-besaran digelar para mahasiswa untuk menggulingkan <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto">Rezim Soeharto</a>. Perjuangan tersebut harus dibayar mahal. Empat mahasiswa <a href="https://spmb.trisakti.ac.id/">Universitas Trisakti (Usakti)</a>&nbsp;Jakarta gugur saat itu dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Sebagai momen untuk mengenang tragedi ini, Kepresidenan Mahasiswa (Presma) Usakti pun menggelar aksi tebar bunga dan berorasi di Tugu 12 Mei Reformasi, Kampus A Usakti, Grogol, Jakarta Barat pada Senin 11 Mei 2020 malam.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/572a1c2dd2fb5649b2bc60a099410f1a.jpeg" border="0" />
Mereka juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap terkait kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kematian 4 mahasiswa Usakti yang saat ini belum purna proses peradilannya.
Terdapat beberapa pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Presiden Mahasiswa Usakti Dino Ardiansyah pada Selasa 12 Mei 2020, &nbsp;antara lain sebagai berikut.
Pertama, mendesak presiden untuk mendorong <a href="https://www.kejaksaan.go.id/">Kejaksaan Agung (Kejagung)</a> menerima dan mulai menyediakan berkas kasus TSS dari Komnas HAM. Dengan cara membentuk komisi khusus kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas kasus Trisakti, Semanggi I dan II berdasarkan pasal 38 UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Kedua, mendesak presiden mencopot Jaksa Agung apabila tidak paham dengan konsep hukum HAM dan berbagai kasus pelanggaaran HAM sehingga tidak terkesan seperti &lsquo;tong kosong&rsquo; saat mengeluarkan pendapat. Khususnya yang menyatakan peristiwa Semanggi I dan II bukan merupakan pelanggaran HAM.
Ketiga, mendesak pemerintah memberikan gelar pahlawan reformasi bagi keempat pejuang reformasi karena telah mengorbankan jiwa dan raganya saat menggulingkan rezim orde baru.
Keempat, mendesak <a href="https://www.mahkamahagung.go.id/id">Mahkamah Agung (MA)</a> untuk menghadirkan hakim dalam pengadilan HAM.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/2264062808775912cd543a97a634ae01.jpeg" border="0" />
Kelima, mendesak pemerintah untuk menyiapkan dan memberikan alat pelindung diri (APD) yang memadai bagi seluruh tenaga medis di Indonesia yang sedang bertaruh nyawa melawan virus corona baik yang di kota maupun di desa. Baik yang di gunung maupun di pesisir untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keenam, mendesak pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang inkosisten atau labil. Dan tidak mengeluarkan sikap yang misskoordinasi antar pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah. &nbsp;&nbsp;
Ketujuh, mendesak negara untuk memberikan jaminan sosial yang tepat sasaran, mengawasi dana APBN agar tidak dikorupsi. Apalagi dipakai sebagai ajang pencitraan untuk kebutuhan politik.
Kedelapan, mendesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak koruptif dan tanpa melakukan penyelundupan hukum. Pemerintah juga didesak untuk merevisi peraturan presiden nomor 1 tahun 2020. Karena dalam pasal tertentu memuat unsur kebal hukum dan mengabaikan asas kesetaraan di mata hukum atau equality before the law. (Bins)
&nbsp;

Kenang Tragedi 12 Mei, Trisakti Desak Jaksa Agung Selesaikan Kasus HAM

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi