JAKARTA, REQNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan masa tenang sejak Minggu (14/4/2019). Semua kegiatan kampanye baik di ruang publik, media massa maupun media sosial dilarang. Bila ada yang melanggar tentunya ada saksi yang dapat dikenakan.  Larangan ini diperuntukkan bagi pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden. Sesuai Pasal 278 UU Pemilu Nomor 7/2017, para peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu.  Sanksi bagi para peserta Pemilu tersebut sesuai Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2). Yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.  Selain hal itu, melalui PKPU, kampanye di media sosial (medsos) bagi para peserta pemilu juga dilarang. Hal ini tertuang dalam Pasal 53 ayat (4) PKPU No 23/2018. Sanksi untuk pelanggaran tersebut termaktub dalam Pasal 492 UU Pemilu.  Pasal itu berbunyi tiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. Di ranah tersebut, Bawaslu bekerja sama dengan Kominfo dalam mengawasi berbagai kampanye di medsos.  Larangan berkampanye juga dikenakan kepada lembaga-lemabag survei. UU Pemilu 7/2017 mengatur tentang publikasi hasil survei di masa tenang. Larangannya termuat dalam Pasal 449 UU Pemilu. Lembaga survei yang melanggar, maka dikenakan Pasal 509 UU Pemilu, dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. (nls)

Masa Tenang Masih Kampaye, Bisa Dipidana 4 Tahun

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi