JAKARTA, REQNews - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Anadi menilai pemerintah idealnya menggunakan cara lain untuk menginjeksi biaya operasional <a href="https://www.reqnews.com/news/16530/iuran-bpjs-naik-lokataru-pemerintah-permainkan-rakyat" title="Iuran BPJS Naik, Lokataru: Pemerintah Permainkan Rakyat">BPJS Kesehatan</a> tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.
Misalnya, lanjut Tulus, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok untuk kemudian pendapatan cukai rokok langsung didedikasikan untuk keperluan BPJS Kesehatan.
"Kenaikan cukai rokok juga mampu mengusung gaya hidup masyarakat yang lebih sehat, sehingga mampu menekan penyakit tidak menular yang selama ini menjadi benalu finansial BPJS Kesehatan," imbuhnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 14 Mei 2020..
Menurutnya, keputusan penerbitan perpres terasa mengejutkan lantaran tanpa disertai proses konsultasi publik yang memadai. Bahkan, dia menganggap proses pengambilan keputusan terkesan disembunyikan saat masyarakat tengah terkurung pandemi virus corona (Covid-19).
"Akibatnya Perpres Nomor 64/2020, secara sosial ekonomi juga tidak mempunyai empati. Mengingat kondisi masyarakat secara ekonomi terpuruk oleh wabah covid-19," kata Tulus.
"Sekalipun untuk kelas 3 kategori peserta mandiri telah diberikan subsidi, tetapi membayar Rp 25.000 per orang akan terasa sangat berat," dia menambahkan.
Akibatnya, Tulus berpendapat, Perpres 64/2020 berpotensi mengerek tunggakan iuran masyarakat dan akhirnya target untuk meningkatkan pendapatan BPJS Kesehatan akan sulit tercapai.

YLKI Minta Pemerintah Tambal Defisit BPJS Lewat Cukai Rokok

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi