JAKARTA, REQnews -<a href="https://www.reqnews.com/search?q=komnas+ham">&nbsp;</a><a href="https://www.reqnews.com/search?q=komnas+ham">Komnas HAM</a> menyoroti pelaksanaan <a href="https://www.reqnews.com/search?q=pilkada">Pilkada Serentak</a> 2020 yang diundur oleh pemerintah hingga akhir tahun mendatang, dari jadwal sebelumnya yakni September.
Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Hairansyah berkata, pelaksanaan pilkada akhir tahun sangat berisiko, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir di Indonesia, yang kurvanya tak menunjukkan penurunan.
"Pilkada serentak pada Desember 2020 sangat berisiko, baik dari kualitasnya hingga keselamatan masyarakat. Lebih tepat jika dilaksanakan setelah kondisi darurat kesehatan berakhir," ukata Hairansyah, Kamis 14 Mei 2020.
Menurutnya, jika pilkada tetap digelar Desember 2020, maka pemerintah harus menjadikan keselamatan warga sebagai fokus utama. Terutama untuk para penyelenggara pemilu, Komnas HAM meminta agar pilkada wajib dibarengi dengan protokol kesehatan sebagai tahapan.
"KPU maupun Bawaslu harus menjalankan protokol kesehatan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari SOP setiap tahapan," ujarnya.
Ia memberi saran, KPU dan Bawaslu bisa menyediakan mekanisme yang lebih menjamin kesehatan secara maksimal, melalui pembatasan jumlah pemilih di setiap TPS.
Seperti&nbsp;diketahui, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 telah menetapkan pemungutan suara pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.
&nbsp;

Pilkada Digelar Akhir Tahun, Komnas HAM: Sangat Berisiko!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi